MENGELOLA KEMAJEMUKAN UMAT BERAGAMA

Pendiri Yayasan Darussa'adah Rowosari kendal Prof. H. Masykuri Abdillah Azizy (dua dari kiri) pada bedah buku "Mengelola Kemajemukan Umat Beragama" di Jakarta pada Rabu 15/8.

Jakarta(Pinmas)—Sekjen Kementerian Agama H. Bahrul Hayat mengatakan, kemajemukan bangsa harus dikelola sebagai kekuatan dan potensi yang dapat didayagunakan untuk memajukan bangsa dan negara, bukan sebaliknya menjadi sumber pemicu disintegrasi bangsa.

Karena itu, mengelola kemajemukan beragama mutlak diperlukan agar eksistensi bangsa ini tak terancam dan cita-cita tujuan nasional dapat diwujudkan, kata Bahrul Hayat saat bedah buku “Mengelola Kemajemukan Umat Beragama” di Jakarta, Kamis.

Dalam pemaparan bedah buku tersebut, tampil sebagai pembedah Prof. Dr. Masykuri Abdillah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah -yang juga Pendiri Yayasan  Darussa’adah Rowosari Kendal.red-, Sekretaris Eksekutif dan Direktur Konferensi Waligreja (KWI) Romo Edy Purwanto, Pr. Bertindak sebagai moderator Syafii Mufi.

Sekjen Kemenag menjelaskan, Indonesia secara faktual adalah negara majemuk, baik dari segi suku bangsa, agama, budaya, bahasa maupun karakteristik geografis. Di sisi lain, Indonesia pun mengalami berbagai konflik sosial keagamaan baik intra maupun antarumat beragama. Jika dilihat dari sumber terjadinya konflik umat beragama dapat dikategorikan dalam figa faktor: eksogen, endogen dan relasional.

Globalisasi telah melahirkan tatanan sosial baru dengan indentitas yang menyebar dan masyarakat yang “cair”,kata Bahrul.

Konflik internasional di berbagai negara, persoalan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dan pendidikan, hubungan lintas agama tak lagi merupakan antarbangsa tetapi merupakan hubungan antarmanusia terlepas dari batas geografis. Belum lagi universalisasi HAM, termasuk kebebasan berekspresi dan terorisme internasional.

Semua itu merupakan pengaruh perkembangan lingkungan strategis global.

Pokok persoalan dari konflik, menurut dia, akibat lemahnya solidaritas sosial berdasarkan: peraturan perundangan, norma kesepakatan sosial, norma agama dan tata nilai kultural.

Lemahnya ikatan kebangsaan umat beragama yang menempatkan kepentingan kelompok agama di atas kepentingan bangsa. Belum tumbuhnya sikap multikultural yang mengakui, menghargai dan bekerja sama. Masih adanya ketidakadilan sosial, politik dan ekonomi antarumat beragama. Termasuk belum optimalnmya pengembangan dan pemberdayaan berbagai institusi sosial keagaman. Solusi

Dalam buku setebal 232 halaman dengan editor Drs. H. Zainuddin Daulay MA, kemudian Bahrul juga memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi melalui pendekatan berlapis didukung kebijakan dan strategi yang tepat. Sikap saling mengakui dan menyadari pluralisme amat penting. Termasuk pula sikap saling menghormati (toleransi) dan sikap saling kerja sama (resiprokal).

Prof. Masykuri dalam menanggapi penulis menyatakan bahwa diperlukan antisipasi dini agar suatu sengketa atau ketegangan antarumat beragama tidak berkembang menjadi konflik dan kekerasan. Melibatkan tokoh agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) maupun aparat sangat penting.

Perlu peningkatan dialog dan kerja sama antarumat agama, baik di bidang ekonomi mapun sosial. Para tokoh agama perlu mensosialisasikan etika protes, termasuk terhadap pelanggaran regulasi dalam pendirian rumah ibadah, yakni dengan cara bijaksana dan tidak dengan kekerasan, katanya.

Sementara Edy Purwanto dari KWI minta agar gagasan dari buku tersebut perlu dituangkan dalam alur dan pola pemikiran yang jelas. Secara keseluruhan, ia mengapresiasi penulis buku tersebut yang meski punya waktu sedikit masih mau meluangkan pikirannya untuk memberi kontribusi terhadap kerukunan umat. Buku ini pantas dibaca oleh para pemangku kepentingan: pengambil kebijakan di Kemenag, majelis agama, Ormas Keagamaan, dan lainnya.(ant/ess)

diolah dari www.kemenag.go.id